Sebuah kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana perjalanan dinas fiktif kembali menggemparkan publik, kali ini menimpa pejabat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim. Kasus ini telah berujung pada vonis hukuman pidana bagi sejumlah terdakwa yang dianggap terlibat dalam praktik penyalahgunaan anggaran. Kejadian ini menjadi bukti bahwa tindakan KKN masih marak terjadi di berbagai lembaga pemerintahan, termasuk di lingkup DPRD.
Kasus tersebut terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 14/LHP/XVIII.PLG/01/2025 tanggal 15 Januari 2025, sebanyak 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Muara Enim diduga tidak melaksanakan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai ketentuan. Total nilai penyimpangan mencapai miliaran rupiah, dengan beberapa SKPD seperti Sekretariat DPRD Muara Enim menjadi sorotan utama.
Salah satu temuan paling mencolok adalah adanya perjalanan dinas ganda, di mana pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan dua kegiatan berbeda pada tanggal yang sama. Hal ini ditemukan pada sejumlah SKPD seperti Dinas Sosial, Kecamatan Rambang Niru, Dinas Kominfo, Dinas PMD, hingga Dinas Perkimtan. Selain itu, ada juga laporan tentang perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan, tetapi tetap dicairkan anggarannya. Angka yang tercatat mencapai Rp1.046.489.368, yang merupakan indikasi kuat adanya penyalahgunaan kewenangan.
Selain perjalanan dinas fiktif, dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan juga dinilai penuh rekayasa. Delapan SKPD diketahui tidak menggunakan penginapan sebagaimana tercantum dalam laporan, namun tetap mencairkan anggaran. Ini termasuk BKPSDM, Bappeda, Badan Kesbangpol, Dispora, hingga Setda. Modus lainnya adalah adanya bukti pembelian BBM fiktif dan bukti transportasi darat yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan, ada bukti tiket travel yang tidak pernah dikeluarkan oleh penyedia jasa sebenarnya.
Menurut Harno Pangestoe, Ketua Perwakilan LSM Rakyat Indonesia Berdaya Sumatera Selatan, temuan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian dari kepala SKPD serta tidak dipatuhinya regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa alasan yang disampaikan Pemkab Muara Enim, seperti lemahnya pengawasan kepala SKPD, kelalaian PPTK dan bendahara pengeluaran, serta ketidakpatuhan pejabat yang melakukan perjalanan dinas, tidak cukup untuk menghapus dugaan kuat adanya kesengajaan yang terstruktur.
Harno Pangestoe menyatakan bahwa LSM akan terus mengawal kasus ini dan mendesak agar kelebihan pembayaran segera disetor ke Kas Daerah tanpa kompromi. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan dugaan penyimpangan ini ke aparat penegak hukum jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat. “Jika dugaan kebocoran anggaran sebesar ini dibiarkan, maka masyarakat Muara Enim sedang menjadi korban dari tata kelola keuangan yang carut-marut,” ujarnya.
Kasus dana perjalanan dinas fiktif ini tidak hanya terjadi di Muara Enim, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah lain. Contohnya, di Makassar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus keterlibatan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas fiktif. OPD yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan, serta Sekretariat DPRD Sulsel.
KPK menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan setelah menerima sejumlah laporan, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi pemeriksaan. Koordinator Wilayah VIII Korsubgah KPK, Adlinsyah Malik Nasution, menyebutkan bahwa KPK menyarankan agar lebih banyak OPD diperiksa, termasuk di Dewan. Namun, ia menekankan bahwa KPK hanya mendorong untuk melegitimasi proses pemeriksaan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus-kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, tetapi juga berpotensi mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan, termasuk melalui penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal.
Pemerintah dan lembaga anti-korupsi seperti KPK serta BPK memiliki peran vital dalam memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya. Tanpa komitmen kuat dan tindakan nyata, kasus-kasus serupa akan terus berulang, merugikan kepentingan publik dan merusak citra institusi pemerintahan.
Leave a Reply